(Sekali Lagi) Pemerintah Dimana Urat Malumu

by noenx's

ENTAH apa yang tengah terlintas di benak para pemimpin pengambil kebijakan di negeri ini. Sekali lagi dalam lingkup ekonomi, faktor yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara, pemerintah justru menonjolkan inkonsistensi yang sangat merugikan diri sendiri dan juga orang di luar sana.
Malah bisa dikatakan korps plat merah tersebut telah mempermainkan sebuah kebijakan yang sebenarnya sangat membantu masyarakat luas, yang saat ini jelas-jelas tengah dirundung masalah besar di sektor mikro. Persoalan yang dibahaa seolah tak pernah kunjung selesai. Tarik menarik kepentingan di lingkar utama ternyata mampu membuat sebuah keputusan penting menjadi berlarut-larut, bahkan tidak tahu kapan juntrungannya bisa berakhir.
Tidak perlu membahas tentang aturan terbaru, yang jelas bakal memakan waktu lebih lama, namun lihat saja perlakuan pemerintah terhadap kebijakan pengembangan dan pembuatan 10 kawasan ekonomi khusus terbaru. Jangankan terintegrasi dengan sistem National Single Window yang juga jalan di tempat, sekedar mengaplikasikan di lapangan saja untuk menyenangkan hati rakyat kecil, sama sekali dilupakan pemerintah. Sekali lagi, sepertinya pemerintah memang tidak memiliki urat malu (atau mungkin uratnya sudah terputus jadi tahan getir?).
“Keajaiban” terlaksananya kebijakan ekonomi yang sangat penting tersebut memang sangat mengemuka. Bagaimana tidak, kabar terakhir bagi sang pilot project kawasan segitiga Batam, Bintan dan Karimun (BBK), justru nasib Dewan Nasional tidak lagi menggelembung. Semuanya nyaris tenggelam di tengah deru pejabat di lingkup departemen terkait sudah mulai disedot untuk menjalankan roda politik. Tak heran jika saat ini dilingkup pemerintah pusat tiada hari tanpa penggantian pejabat yang sekiranya bisa membantu di pemilu 2009 nanti.
Sungguh langkah yang sangat ironis mengingat tahun ini pemerintah menargetkan sebuah tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kalau bisa di atas 7 persen dengan perubahan APBN yang memang cukup signifikan.
Lalu bagaimana nasih Denas itu sendiri?menurut sumber di Kementrian Koordinator Perekonomian, justru Denas dan DK nasibnya bakal seperti FTZ Batam di masa lalu. Bukan langsung ditiadakan, namun prosesnya sengaja diperlambat sehingga ketidakjelasa bakal terus terjadi. Tujuannya hanya satu, meminta dukungan pada musim 2009 mendatang, entah itu dari kubu SBY, JK ataupun yang lain. Yang jelas, kebijakan itu akan menjadi sebuah tekanan tersendiri guna merengkuh kemenangan. Benar-benar sebuah cara yang hanya ada di zaman kolonialisme saja. Namun memang di satu sisi hal itu semakin memperjelas jika saat ini sudah eranya penjajahan ekonomi, bukan lagi di setor fisik. Tapi ya berdoa dan berusaha itu tetap haru dilakukan, hitung-hitungannya investasi lebih dari Rp17,1 triliun yang sudah ditandatangani di wilayah BBK bisa saja menguap jika tak ada kejelasan. Begitupun dengan kawasan lain di Indonesia. Semoga urat malu pemerintah tidak hilang, hanya dihilangkan untuk sementara saja. (foto.www.google.com)